Tuesday 17 January 2012
Ahmad Arif Ginting
Mantan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (Imapa) Jakarta
MENJELANG pemilihan kepala daerah bulan depan, Aceh dikejutkan dengan aksi pelemparan granat dua kali berturut-turut pada 29 November 2011 dan 1 Desember 2011.
Granat pertama jatuh tepat di halaman kantor tim sukses kandidat incumbent dan yang kedua tak jauh dari lokasi tersebut dan memakan tiga korban luka-luka.
Kasus terakhir adalah penembakan yang beberapa di antaranya mengorbankan sipil dari etnis tertentu. Apa pun tujuannya, ini adalah sebuah bentuk provokasi yang serius dan telah menimbulkan berbagai kekhawatiran dan keresahan. Keresahan tidak hanya dialami para buruh pendatang yang menjadi sasaran pembunuhan tersebut, tetapi juga menimbulkan rasa ketakutan sebagian besar masyarakat Aceh.
Betapa tidak, sejak pembunuhan dilakukan di Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara, Bireuen, Banda Aceh, dan terakhir di Aneuk Galong Aceh Besar telah menebar suatu ketakutan. Serangkaian kasus kekerasan tersebut mengingatkan kembali pada saat konflik Aceh di masa lalu. Kondisi ini juga telah mengusik rasa damai yang sedang dinikmati rakyat setelah 30 tahun dalam keadaan ketakutan dan kecemasan, apalagi ketika dikaitkan dengan kegiatan gerilyawan.
Dari beberapa kasus pembunuhan tersebut, hampir semua mempunyai pola yang sama, yaitu menggunakan senjata api, baik laras panjang dan laras pendek. Pola eksekusi pun hampir sama, yaitu melakukan penembakan yang bukan saja bertujuan melumpuhkan, melainkan juga bertujuan mematikan. Artinya, upaya melakukan pembunuhan ini telah direncanakan dengan sangat matang dan profesional.
Hal ini terlihat dari pola memilih sasaran dan tempat, proses eksekusi dengan cepat dan proses melarikan diri dengan sangat rapi. Sebaliknya, kita tidak tahu persis apa yang menjadi motif pembunuhan berantai ini. Benarkan hanya karena kecemburuan sosial seperti dikatakan pihak kepolisian? Ataukah ini ada unsur konspirasi politik.
Sensasi Politik
Sensasi bukan hanya milik dunia selebritas. Panggung politik pun sering menyuguhkan sensasi yang membuat rakyat tertawa, sedih, simpati, bahkan marah. Berbeda dengan sensasi para artis, sensasi politik memiliki spektrum yang lebih luas. Pada satu waktu boleh jadi rakyat dibuat marah dan bingung pada sensasi yang dibuat oleh aktor-aktor politik. Di waktu lain aktor-aktor politik dapat membuat rakyat sedih terharu, bahkan bersimpati.
Selain memiliki spektrum yang luas, bentuk-bentuk sensasi politik pun banyak sehingga sering membius publik, sehingga mengecohkan dan melupakan kenyataan yang ada di depan mata. Terkadang sensasi politik muncul dengan wajah yang begitu mengerikan, konspiratif, dan sering memakan korban.
Meskipun beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) telah mengutuk pelaku pembunuhan berantai ini, pihak kepolisian harus mampu membuktikan kepada masyarakat untuk dapat menangkap dan membongkar semua jaringan para pembunuh tersebut. Sehingga masyarakat tidak menyimpulkan dalam pemahaman yang berbeda satu sama lain terkait dengan motif pembunuhan tersebut. Tantangan ini juga untuk membuktikan sejauh mana kemampuan kepolisian Indonesia dalam mengungkap kasus tersebut sehingga tidak terus "mewabah."
Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan belum terungkapnya pelaku dan jaringan pelaku pembunuhan ini. Karena dalam beberapa kasus terorisme di Indonesia, pihak kepolisian begitu cepat menangkap para teroris, seperti dalam kasus Jalin Jantho, kasus Solo, dan lainnya. Namun, mengapa dalam kasus pembunuhan berantai di Aceh ini pihak kepolisian seperti tidak berdaya menghentikan kasus demi kasus terus terjadi.
Ketidakberdayaan ini juga membuktikan masih lemahnya jaringan dan daya intelijen Indonesia dalam memantau berbagai kasus kriminalitas. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat untuk memberikan informasi jika ada kelompok yang mencurigakan kepada pihak kepolisian sangat dibutuhkan. Dan polisi juga semestinya harus bergerak cepat jika ada laporan mencurigakan dari masyarakat. Jangan sampai ada istilah tidak ada logistik (bensin, red) mobil operasional untuk menuju lokasi jika ada laporan dari masyarakat.
Selain itu, peningkatan peran dan hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam konteks polisi masyarakat (polmas) perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih riil. Artinya, jangan sekadar wacana dan kegiatan-kegiatan trainning lainnya, tetapi harus diaplikasikan dalam kegiatan di lapangan. Masyarakat harus mampu menjadi agen pihak kepolisian dalam mencengah timbulkan berbagai tindak kejahatan di dalam masyarakat.
Perang Bodoh
Rangkaian teror di Aceh tersebut memenuhi syarat untuk disebut sebagai "bulsi" penimbulan atau penciptaan situasi. Yaitu upaya menciptakan suatu kondisi melalui peristiwa-peristiwa besar atau kecil demi tujuan tersembunyi yang akan menguntungkan kelompok politik tertentu.
Sayangnya disadari atau tidak kedua jenis teror ini dapat menimbulkan efek yang sama yaitu "perang bodoh" akan kembali berkecamuk di Aceh. Melihat situasi hari ini, siapa pun dapat memaknai dengan jelas bahwa sensasi kekerasan di Aceh sangat terkait dengan kepentingan politik pilkada.
Kita berharap agar masyarakat tidak terjebak arus propaganda yang bertujuan menakutkan dan mengingatkan kembali masyarakat pada situasi konflik. Apalagi membuat kita melemparkan tuduhan ke sembarang pihak. Dalam konteks pilkada, pertarungan politik adalah hal lumrah, selama tidak ada kekerasan, baik yang sebenarnya ataupun pura-pura.
Hari pencoblosan yang hanya berlangsung satu hari, jangan kemudian menimbulkan dampak negatif yang lebih lama dari pilkada itu sendiri. Saya teramat yakin kepolisian sudah memiliki cukup data untuk mengungkap kasus kekerasan di Aceh. Hanya saja Pemerintah Pusat harus memberi jaminan politik yang jelas agar kepolisian lebih mudah melaksanakan tugasnya.
Mantan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh (Imapa) Jakarta
MENJELANG pemilihan kepala daerah bulan depan, Aceh dikejutkan dengan aksi pelemparan granat dua kali berturut-turut pada 29 November 2011 dan 1 Desember 2011.
Granat pertama jatuh tepat di halaman kantor tim sukses kandidat incumbent dan yang kedua tak jauh dari lokasi tersebut dan memakan tiga korban luka-luka.
Kasus terakhir adalah penembakan yang beberapa di antaranya mengorbankan sipil dari etnis tertentu. Apa pun tujuannya, ini adalah sebuah bentuk provokasi yang serius dan telah menimbulkan berbagai kekhawatiran dan keresahan. Keresahan tidak hanya dialami para buruh pendatang yang menjadi sasaran pembunuhan tersebut, tetapi juga menimbulkan rasa ketakutan sebagian besar masyarakat Aceh.
Betapa tidak, sejak pembunuhan dilakukan di Aceh Timur, kemudian di Aceh Utara, Bireuen, Banda Aceh, dan terakhir di Aneuk Galong Aceh Besar telah menebar suatu ketakutan. Serangkaian kasus kekerasan tersebut mengingatkan kembali pada saat konflik Aceh di masa lalu. Kondisi ini juga telah mengusik rasa damai yang sedang dinikmati rakyat setelah 30 tahun dalam keadaan ketakutan dan kecemasan, apalagi ketika dikaitkan dengan kegiatan gerilyawan.
Dari beberapa kasus pembunuhan tersebut, hampir semua mempunyai pola yang sama, yaitu menggunakan senjata api, baik laras panjang dan laras pendek. Pola eksekusi pun hampir sama, yaitu melakukan penembakan yang bukan saja bertujuan melumpuhkan, melainkan juga bertujuan mematikan. Artinya, upaya melakukan pembunuhan ini telah direncanakan dengan sangat matang dan profesional.
Hal ini terlihat dari pola memilih sasaran dan tempat, proses eksekusi dengan cepat dan proses melarikan diri dengan sangat rapi. Sebaliknya, kita tidak tahu persis apa yang menjadi motif pembunuhan berantai ini. Benarkan hanya karena kecemburuan sosial seperti dikatakan pihak kepolisian? Ataukah ini ada unsur konspirasi politik.
Sensasi Politik
Sensasi bukan hanya milik dunia selebritas. Panggung politik pun sering menyuguhkan sensasi yang membuat rakyat tertawa, sedih, simpati, bahkan marah. Berbeda dengan sensasi para artis, sensasi politik memiliki spektrum yang lebih luas. Pada satu waktu boleh jadi rakyat dibuat marah dan bingung pada sensasi yang dibuat oleh aktor-aktor politik. Di waktu lain aktor-aktor politik dapat membuat rakyat sedih terharu, bahkan bersimpati.
Selain memiliki spektrum yang luas, bentuk-bentuk sensasi politik pun banyak sehingga sering membius publik, sehingga mengecohkan dan melupakan kenyataan yang ada di depan mata. Terkadang sensasi politik muncul dengan wajah yang begitu mengerikan, konspiratif, dan sering memakan korban.
Meskipun beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) telah mengutuk pelaku pembunuhan berantai ini, pihak kepolisian harus mampu membuktikan kepada masyarakat untuk dapat menangkap dan membongkar semua jaringan para pembunuh tersebut. Sehingga masyarakat tidak menyimpulkan dalam pemahaman yang berbeda satu sama lain terkait dengan motif pembunuhan tersebut. Tantangan ini juga untuk membuktikan sejauh mana kemampuan kepolisian Indonesia dalam mengungkap kasus tersebut sehingga tidak terus "mewabah."
Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang muncul terkait dengan belum terungkapnya pelaku dan jaringan pelaku pembunuhan ini. Karena dalam beberapa kasus terorisme di Indonesia, pihak kepolisian begitu cepat menangkap para teroris, seperti dalam kasus Jalin Jantho, kasus Solo, dan lainnya. Namun, mengapa dalam kasus pembunuhan berantai di Aceh ini pihak kepolisian seperti tidak berdaya menghentikan kasus demi kasus terus terjadi.
Ketidakberdayaan ini juga membuktikan masih lemahnya jaringan dan daya intelijen Indonesia dalam memantau berbagai kasus kriminalitas. Dalam konteks ini, dukungan masyarakat untuk memberikan informasi jika ada kelompok yang mencurigakan kepada pihak kepolisian sangat dibutuhkan. Dan polisi juga semestinya harus bergerak cepat jika ada laporan mencurigakan dari masyarakat. Jangan sampai ada istilah tidak ada logistik (bensin, red) mobil operasional untuk menuju lokasi jika ada laporan dari masyarakat.
Selain itu, peningkatan peran dan hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam konteks polisi masyarakat (polmas) perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih riil. Artinya, jangan sekadar wacana dan kegiatan-kegiatan trainning lainnya, tetapi harus diaplikasikan dalam kegiatan di lapangan. Masyarakat harus mampu menjadi agen pihak kepolisian dalam mencengah timbulkan berbagai tindak kejahatan di dalam masyarakat.
Perang Bodoh
Rangkaian teror di Aceh tersebut memenuhi syarat untuk disebut sebagai "bulsi" penimbulan atau penciptaan situasi. Yaitu upaya menciptakan suatu kondisi melalui peristiwa-peristiwa besar atau kecil demi tujuan tersembunyi yang akan menguntungkan kelompok politik tertentu.
Sayangnya disadari atau tidak kedua jenis teror ini dapat menimbulkan efek yang sama yaitu "perang bodoh" akan kembali berkecamuk di Aceh. Melihat situasi hari ini, siapa pun dapat memaknai dengan jelas bahwa sensasi kekerasan di Aceh sangat terkait dengan kepentingan politik pilkada.
Kita berharap agar masyarakat tidak terjebak arus propaganda yang bertujuan menakutkan dan mengingatkan kembali masyarakat pada situasi konflik. Apalagi membuat kita melemparkan tuduhan ke sembarang pihak. Dalam konteks pilkada, pertarungan politik adalah hal lumrah, selama tidak ada kekerasan, baik yang sebenarnya ataupun pura-pura.
Hari pencoblosan yang hanya berlangsung satu hari, jangan kemudian menimbulkan dampak negatif yang lebih lama dari pilkada itu sendiri. Saya teramat yakin kepolisian sudah memiliki cukup data untuk mengungkap kasus kekerasan di Aceh. Hanya saja Pemerintah Pusat harus memberi jaminan politik yang jelas agar kepolisian lebih mudah melaksanakan tugasnya.
Partisipasi dan Aktualisasi Anak Muda Indonesia
Jika hendak menuai padi saat musim panen, tanamlah bibitnya ketika musim hujan datang.
Kalimat tersebut barangkali terdengar sederhana, namun tidak ada yang bisa memungkiri bahwa untuk memperoleh keuntungan di masa depan, kita harus menyiapkannya di masa sekarang. Begitu pula dengan negara, ketika hadir sebuah mimpi untuk menjadi bangsa yang maju di masa depan, maka berinvestasi pada anak muda di masa sekarang adalah salah satu kunci untuk mewujudkannya. Di berbagai kesempatan, anak muda selalu disebut sebagai agen perubahan, tetapi seringkali anak muda hanya dijadikan sebagai kelompok target dari jargon para populis yang menggunakan kesempatannya untuk menduduki kekuasaan masa kini, bukan dengan mengajak mereka secara aktif untuk turut berpartisipasi dalam membangun negara dan menciptakan kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan.
Mengapa Indonesia Harus Berinvestasi pada Anak Muda?
Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia dan dengan total penduduk sekitar 238 juta jiwa. Komposisi total penduduknya yang terdiri dari 28.9% usia muda (0-14 tahun), 66.1% usia kerja (15-64 tahun), dan 5% usia lanjut (65 tahun ke atas) menciptakan bonus demografi dan mendorong munculnya window of opportunity yang apabila dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dari sekitar 157 juta penduduk usia kerja atau produktif (15-64 tahun), 26% terdiri dari anak muda usia 15-24 tahun. Penduduk rentang usia inilah yang dalam waktu lima hingga lima belas tahun ke depan akan memegang peranan penting bagi negara baik sebagai pekerja di tiap sektor dengan tingkat produktivitas yang tinggi, pemangku kebijakan, hingga aktivis sosial yang berperan sebagai watchdog atas pelaksanaan tata kelola negara sekaligus menyuarakan aspirasi kaum marjinal dan mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa akan selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari setiap kebijakan yang dibuat, sehingga pengelolaan kebijakan yang baik diperlukan terutama pada aspek akomodasi kerugian.
Gambar 1. Piramida Penduduk Indonesia[1]
Selain itu, di rentang usia 15-24 tahun inilah sebagian besar anak muda tersebut sedang bersemangat mengembangkan pemikiran kritis mereka terhadap lingkungan sekitar berdasarkan nilai rasionalitas dan logika berfikir. Globalisasi, informasi, dan perkembangan teknologi berperan penting dalam hal ini. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna jaringan sosial melalui internet dan media berada di rentang usia tersebut. Generasi anak muda saat ini dikategorikan sebagai digital native—generasi yang mendiami dunia digital sehari-harinya. Sedangkan generasi sebelum mereka lebih dikenal sebagai digital immigrant. Dampak dari perkembangan teknologi saat ini membuat kita sering melihat di berbagai media massa bahwa pergerakan revolusi negara saat ini selalu dipelopori oleh anak muda dan sebagian besar ditempuh melalui medium berupa jejaring sosial. Untuk itu, peranan anak muda dalam peradaban dunia akan semakin meningkat seiring dengan perubahan cara berinteraksi dan berkomunikasi dunia. Dengan kata lain, investasi pada anak muda Indonesia untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berprinsip dan berintegritas tinggi saat ini merupakan hal yang patut untuk difokuskan, ketimbang mengurusi para politisi dan koruptor yang senang meracau demi kepentingan golongan/diri sendiri serta merusak identitas bangsa.
Volunteering dan Pertemuan Kepemudaan Internasional: Partisipasi dan Aktualisasi
Beberapa jalan yang dapat ditempuh oleh pemuda Indonesia saat ini demi membangun masa depan yang lebih baik adalah berpartisipasi melalui kegiatan relawan (volunteering) dan kegiatan pertemuan kepemudaan internasional. Selain karena kedua kegiatan ini sedang merebak performanya di kalangan anak muda saat ini, namun juga karena keduanya merupakan cara dari para pemuda untuk berpartisipasi dan terjun langsung dalam mengisi gap yang kian berkembang di tengah problema kehidupan. Dengan adanya kesempatan untuk beraktualisasi, tidak hanya meningkatkan kemampuan mereka untuk berdialog dan berinteraksi namun juga turut serta membawa nama negara dan menyuarakan peran pemuda dari masing-masing negara dalam menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik.
Berpartisipasi dalam kegiatan relawan sendiri sudah berkembang sejak beberapa dekade lalu, namun kian intens seiring dengan meningkatnya social awareness terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang kian berkembang di muka bumi ini. Misalnya dengan menjadi relawan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun tragedi bencana yang melanda suatu daerah. Belum lama ini, beberapa anak muda Jepang menceritakan pengalaman mereka kepada pemuda di seluruh dunia melalui live chat di sebuah situs global mengenai kerja keras mereka untuk bangun dari mimpi buruk dengan mengatasi dampak dari bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada bulan Maret 2011. Hal ini mengingatkan kita pada bencana letusan Gunung Merapi di Jogjakarta akhir tahun 2010 yang lalu. Ketika sejumlah anak muda Indonesia turut ambil bagian menjadi relawan dan membantu para korban yang membutuhkan pertolongan.
Selain itu, kegiatan volunteering yang dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelatihan bagi para perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha demi menopang kehidupan dan meningkatkan kemampuan kreativitas mereka, atau dengan menjadi guru bagi anak-anak yang kurang mampu. Hal ini merupakan perwujudan nilai sosial yang tidak hanya bermanfaat bagi para target program pemberdayaan tersebut, namun juga bermanfaat bagi para relawan yang semakin disadarkan bahwa perlu adanya kesinambungan antara peran pemerintah dan masyarakat dalam mengisi gap kehidupan sosial dan ekonomi saat ini. Terlebih lagi, menjadi relawan juga dapat membuat anak muda sadar bahwa dengan melakukan kegiatan tanpa dibayar atau tiada pamrih merupakan sesuatu yang bahkan membuat mereka merasa berharga dan bernilai bagi orang lain yang membutuhkan seiring dengan nilai sosial yang diharapkan menurun ke generasi-generasi selanjutnya.
Satu cara lain bagi para pemuda untuk berperan serta dalam menciptakan kehidupan masa depan yang lebih baik adalah dengan mengikuti kegiatan pertemuan yang bersifat kepemudaan baik dalam skala lokal maupun internasional. Sebuah survei dilakukan untuk mengidentifikasi fenomena yang sedang terjadi di kalangan anak muda beberapa tahun terakhir ini, yaitu fenomena keikutsertaan anak muda dalam berbagai ajang internasional yang bersifat kepemudaan. Survei diikuti oleh 35 anak muda dari berbagai penjuru dunia yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan internasional bersifat kepemudaan. Sebanyak 19 orang berasal dari Indonesia, 3 orang dari Turki, dan sisanya merupakan para pemuda dari sejumlah kewarganegaraan; Meksiko, Filipina, Italia, Ghana, Kanada, Brazil dan Italia (ganda), Cina, Yunani, Vietnam, Romania, Swedia dan Inggris (ganda), Afrika Selatan, serta Ukraina. Dalam survei tersebut, diajukan beragam pertanyaan mengenai kegiatan pertemuan internasional yang pernah mereka ikuti.
Gambar 2. Tujuan Utama Anak Muda Menghadiri Kegiatan Pertemuan Kepemudaan Internasional[2]
Hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 85.7% anak muda mengatakan tujuan utama mereka menghadiri ajang tersebut adalah untuk mendiskusikan ide, pemikiran, dan saran yang ada dalam pikiran mereka guna mengatasi permasalahan kehidupan yang ada di dunia saat ini sekaligus menciptakan perubahan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya berpartisipasi dan berekspresi melalui penciptaan gagasan dan diskusi antar anak muda dari seluruh dunia untuk saling bekerja sama dan bahu-membahu dalam menciptakan kehidupan dunia yang damai, baik melalui program yang dimanifestasikan secara global maupun lokal. Di samping itu, mereka juga dapat saling bertukar pikiran dan belajar bertoleransi antar sesama umat manusia yang berasal dari budaya dan latar belakang yang berbeda.
Dari beberapa isu yang kerap menjadi tema utama dari kegiatan pertemuan kepemudaan tersebut, sebagian besar dari mereka memilih human rights/peace and international affairs (HAM, perdamaian, dan hubungan internasional), sustainable development (pemanasan global, perubahan iklim, dan lingkungan), serta gender, women and children empowerment (gender, pemberdayaan perempuan dan anak) sebagai tiga isu besar yang berprioritas tinggi untuk dibahas.
Gambar 3. Keyakinan mengenai Kontribusi bagi Negara dalam Kegiatan Pertemuan Internasional[3]
Melalui pertanyaan dalam survei tersebut pula didapatkan hasil bahwa sebesar 94.3% dari para pemuda yakin bahwa kehadiran mereka dalam ajang tersebut dapat membawa dampak positif bagi pembangunan di negara mereka baik untuk masa sekarang ataupun masa depan. Perwujudan dampak positif ini tidak dispesifikasikan dalam suatu bentuk tertentu, namun setidaknya ini berarti bahwa mereka menyadari apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut bukan sekadar formalitas atau vested interest mereka untuk melakukan perjalanan pribadi. Dengan pengalaman yang mereka dapatkan, lesson learned dan transfer of knowledge yang juga saling ditukarkan pada para pemuda dari negara lain, membuat mereka yakin bahwa dengan toleransi dan kerjasama, anak muda dapat berperan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik tanpa melalui kekerasan dan mental korupsi. Anak muda tersebut juga akan terbiasa untuk bangga menjadi Indonesia sehingga Indonesia dapat didengar serta dipertimbangkan suaranya di mata dunia, terutama dalam peranannya menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik di tangan para anak mudanya.
Indonesia, ini Saatnya untuk Menjaga Lilin agar Tetap Menyala
“I urge young people everywhere to look beyond the borders of your own country. Engage with the world, and be a global citizen. Exchange visits and communication across cultures are all building blocks of world peace and mutual understanding.”
Sepenggal kalimat tersebut disampaikan oleh Ban Ki Moon—Sekretaris Jenderal PBB kepada seluruh anak muda di dunia dalam peringatan International Day of Youth, 12 Agustus 2010 di New York. Mengajak anak muda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan merupakan investasi yang memiliki return tinggi di masa depan. Terutama bagi negara demokrasi muda seperti Indonesia. Dalam sebuah artikel di The Jakarta Globe, Beni Sastranegara—seorang analis politik mengatakan bahwa meskipun Indonesia masih memiliki waktu yang panjang, namun jika pemerintah mengelola kebijakannya dengan baik, Indonesia akan menjadi bangsa yang semakin maju di masa depan.[4] Ia juga menuturkan bahwa saat ini permasalahan Indonesia ada pada aspek kontinuitas dan political will. Yakni kerjasama dan koordinasi antara pemerintahan lama dengan pemerintahan baru serta kemauan dan niat yang sungguh untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik ikut menentukan pembangunan yang tidak hanya berupa pembangunan Indonesia, tetapi juga pembangunan di Indonesia.Kesinambungan antara generasi masa sekarang dan masa depan, antara generasi masa depan dan masa depan berikutnya merupakan hal yang harus dipupuk di diri anak muda Indonesia saat ini. Kemauan dari diri anak muda di tiap sektor dalam aspek kehidupan untuk berperan serta menyukseskan proses pembangunan Indonesia merupakan dasar untuk menjaga lilin yang saat ini telah menyala dan membuatnya semakin berguna sebagai alat penerang bagi pembangunan masa depan Indonesia yang berkelanjutan.
Oleh: Mayang Arum Anjar Rizky
Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi,
Universitas Indonesia.
Daftar Pustaka
BPS. 2011. Perkembangan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia: Agustus 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
Nandagiri, Rishita. 2011. Engaging Youth: Nothing about Us, Without Us. Why Development Organization,http://www.whydev.org/engaging-youth-nothing-about-us-without-us/.
The Jakarta Globe. 2011. At the Age 66, What Lies Ahead for Indonesia?. Opini oleh Beni Sastranegara, 17 Agustus 2011. http://www.thejakartaglobe.com/commentary/at-age-66-what-lies-ahead-for-indonesia/459919.
United Nations. 2010. Secretary General’s Remarks on International Day of Youth.
Sunday 15 January 2012
Daftar Penerima Nobel Perdamaian
 |
| Insert : Nobel Perdamaian |
Penghargaan Nobel Perdamaian (bahasa Inggris: Nobel Peace Prize; bahasa Swedia dan bahasa Norwegia: Nobels fredspris) adalah satu dari lima Penghargaan Nobel yang diadakan atas permintaan oleh penemu dan industrialis Swedia Alfred Nobel. Penghargaan ini diberikan pada orang yang paling giat melaksanakan hubungan yang bersifat internasional, pendiri pergerakan perdamaian atau berusaha mengurangi atau melenyapkan peperangan.
Meskipun Penghargaan Nobel dalam Fisika, Kimia, Medis dan Sastra diberikan pertahun di Stockholm, Swedia. Penghargaan Nobel dalam Perdamaian diberikan di Oslo, Norwegia. Komite Nobel Norwegia, yang anggotanya dipilih oleh Parlemen Norwegia, ditugaskan untuk menenjuk penerima Penghargaan Perdamaian ini, dan hadiah ini diberikan oleh ketuanya, Dr. Ole Danbolt Mjos.
Pada saat Nobel meninggal Swedia dan Norwegia masih dalam "persatuan perseorangan" di mana Parlemen Swedia bertanggungjawab penuh untuk kebijakan luar negeri (dan kebijakan domestik Swedia sebagai tambahan), dan Parlemen Swedia bertanggung jawab hanya untuk kebijakan domestik Norwegia. Alfred Nobel oleh karena itu membuat keputusan bahwa Penghargaan Perdamaian diberikan oleh Norwegia dan bukan Swedia untuk mencegah manipulasi proses pemilihan oleh kekuatan asing.
Tidak seperti Penghargaan Nobel lainnya, Penghargaan Perdamaian Nobel dapat diberikan kepada orang atau organisasi yang masih dalam proses penyelesaian masalah, dan bukan penyelesaian masalah. Dengan begitu, Penghargaan Perdamaian Nobel berbeda dengan seluruh penghargaan Nobel lainnya. Karena hadiah ini dapat diberikan kepada seseorang yang terlibat dalam proses perdamaian yang masih berlangsung, beberapa dari penghargaan tersebut sekarang ini tampaknya ada yang dipertanyakan, terutama ketika proses ini gagal untuk memberikan hasil. Contohnya penghargaan ini diberikan kepada Theodore Roosevelt, Le Duc Tho, dan Henry Kissinger yang lumayan kontroversial dan dikritik; yang terakhir mengakibatkan dua anggota komite yang tidak setuju mengundurkan diri [1]. Komite Nobel juga menerima kritikan dari grup sayap-kanan yang melihat keputusan mereka berdasarkan bias dari sayap-kiri. Mereka terutama menyalahkan penghargaan ini diberikan kepada Yasser Arafat, yang mereka pandang sebagai pendukung terorisme.
Pada tahun 2007 Nobel Perdamaian diberikan kepada Al Gore, mantan wakil presiden Amerika Serikat yang memperingatkan dunia atas ancaman pemanasan global, dan IPCC. Banyak kalangan yang menduga hal tersebut dilakukan untuk menghapus streotipe buruk yang selama ini menempel pada lembaga Nobel. Nobel Perdamaian beberapa kali menimbulkan polemik karena diberikan kepada beberapa orang yang di kemudian hari sama sekali tidak menciptakan kedamaian.
Pengumuman
Pengumumannya tidak dilakukan pada tanggal tertentu, tetapi umumnya dilaksanakan pada hari Jumat pertengahan Oktober. Pengumumannya dilangsungkan di gedung Institut Nobel dan telah menjadi peristiwa besar. Penghargaannya sendiri diberikan setiap tahunnya setiap tanggal 10 Desember, tanggal dimana Alfred Nobel meninggal pada tahun 1896. Dari 1905 sampai 1946, upacara penganugerahannya diadakan di Institut Nobel, kemudian dari 1947 diselenggarakan di aula Universitas Oslo, lalu pada 1990 dipindahkan ke balai kota Oslo.
Daftar penerima penghargaan Nobel dalam Perdamaian sejak 1901 sebagai berikut:
| Tahun | Nama | Karya yang Diberi Penghargaan |
|---|---|---|
| 1901 | Jean Henri Dunant(Swiss) | perannya dalam mendirikan Komite Palang Merah Internasional |
| Frédéric Passy(Perancis) | menjadi salah satu pendiri utama Inter Uni Parlementer dan juga penyelenggara utama pertama Kongres Perdamaian Universal | |
| 1902 | Élie Ducommun(Swiss) | Sekretaris Kehormatan Biro Perdamaian Permanen Internasional |
| Charles Albert Gobat (Swiss) | Sekretaris Jenderal Inter Uni Parlementer,Sekretaris Kehormatan Biro Perdamaian Permanen Internasional | |
| 1903 | Sir William Randal Cremer (Inggris) | Anggota Parlemen Inggris, Sekretaris, Liga Arbitrase Internasional |
| 1904 | Institut de droit international (Belgia) | usaha sebagai badan resmi untuk merumuskan prinsip-prinsip umum ilmu hukum internasional |
| 1905 | Bertha Sophia Felicita Baronin von Suttner(Austria-Hongaria) | Sekretaris Kehormatan Biro Perdamaian Permanen Internasional |
| 1906 | Theodore Roosevelt(Amerika Serikat) | berhasil mediasi untuk mengakhiri perang Rusia-Jepang dan karena minatnya dalam arbitrase, karena arbitrase memberikan Den Haag pengadilan dengan kasus pertama |
| 1907 | Ernesto Teodoro Moneta (Italia) | Presiden, Lombard Liga Damai, adalah menonjol sebagai pekerja untuk perdamaian di Italia |
| Louis Renault(Perancis) | Profesor Hukum Internasional, adalah utusan permanen Perancis ke Pengadilan Den Haag | |
| 1908 | Klas Pontus Arnoldson (Swedia) | Pendiri Perdamaian dan Liga Arbitrase Swedia |
| Fredrik Bajer(Denmark) | bekerja di Inter Uni Parlementer dengan menjadi presiden pertama dari Biro Perdamaian Internasional | |
| 1909 | Auguste Marie François Beernaert(Belgia) | Mantan Perdana Menteri, Anggota Parlemen Belgia, Anggota Liga Arbitrase International |
| Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant (Perancis) | Anggota Parlemen Perancis (Senator), Pendiri Presiden dari kelompok arbitrasi sukarela parlementer Perancis, Pendiri Komite Pertahanan Kepentingan Nasional dan Internasional Perdamaian | |
| 1910 | Bureau international permanent de la paix (Swiss) | Didirikan pada tahun 1891 |
| 1911 | Tobias Michael Carel Asser(Belanda) | Penggagas Gerakan Pertemuan Swasta Internasional Hukum di Den Haag, Kabinet Menteri, Pengacara |
| Alfred Hermann Fried(Austria-Hongaria) | Wartawan, Pendiri Die Friedenswarte | |
| 1912 | Elihu Root (Amerika Serikat) | Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Pencipta berbagai Perjanjian Arbitrase |
| 1913 | Henri-Marie La Fontaine (Belgia) | Anggota Parlemen Belgia (Senator), Presiden Biro Perdamaian Permanen Internasional |
| 1914 | ||
| 1915 | ||
| 1916 | ||
| 1917 | Palang Merah Internasional (Swiss) | |
| 1918 | ||
| 1919 | Thomas Woodrow Wilson (Amerika Serikat) | Presiden Amerika Serikat, Pendiri Liga Bangsa-Bangsa |
| 1920 | Léon Victor Auguste Bourgeois(Perancis) | Mantan Menteri Luar Negeri, Presiden, Parlemen Perancis (Senat), Presiden Dewan Liga Bangsa-Bangsa |
| 1921 | Karl Hjalmar Branting (Swedia) | Perdana Menteri, Delegasi Swedia, Dewan Liga Bangsa-Bangsa |
| Christian Lous Lange (Norwegia) | Sekretaris Jenderal Biro Perdamaian Internasional | |
| 1922 | Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen(Norwegia) | Ahli Fisika, Delagasi Norwegia dan Liga Bangsa-Bangsa |
| 1923 | ||
| 1924 | ||
| 1925 | Joseph Austen Chamberlain(Inggris) | Menteri Luar Negeri, Pencetus Pakta Locarno |
| Charles Gates Dawes (Amerika Serikat) | Wakil Presiden Amerika Serikat, Ketua Komisi Sekutu Reparasi (Pencipta "Rencana Dawes") | |
| 1926 | Aristide Briand(Perancis) | Menteri Luar Negeri, Pencetus Pakta Locarno dan Pakta Briand-Kellogg |
| Gustav Stresemann(Jerman) | Mantan Kanselir Tinggi (Reichs-kanzler), Menteri Luar Negeri, Pencetus Pakta Locarno | |
| 1927 | Ferdinand Buisson(Perancis) | Mantan Profesor Universitas Sorbonne, Paris, Pendiri dan Presiden Liga Hak Asasi Manusia |
| Ludwig Quidde(Jerman) | Profesor Universitas Berlin, Anggota Parlemen Jerman, Peserta berbagai konferensi perdamaian | |
| 1928 | ||
| 1929 | Frank Billings Kellogg (Amerika Serikat) | Mantan Menteri Luar Negeri, Pencetus Pakta Briand-Kellogg |
| 1930 | Lars Olof Nathan Söderblom (Swedia) | Uskup Agung, Pemimpin dalam gerakan Oikumenis |
| 1931 | Laura Jane Addams(Amerika Serikat) | Sosiolog, Presiden Liga Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan |
| Nicholas Murray Butler (Amerika Serikat) | Presiden Universitas Columbia, Promotor Pakta Briand Kellogg | |
| 1932 | ||
| 1933 | Sir Ralph Norman Angell (Inggris) | Penulis, Anggota Komite Eksekutif Liga Bangsa-Bangsa dan Dewan Perdamaian Nasional |
| 1934 | Arthur Henderson(Inggris) | Mantan Menteri Luar Negeri, Presiden Konferensi Perlucutan Senjata(1932) |
| 1935 | Carl von Ossietzky(Jerman) | Wartawan |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas (Argentina) | Menteri Luar Negeri, Presiden, Liga Bangsa-Bangsa, Mediator dalam konflik antara Paraguay dan Bolivia |
| 1937 | Edgar Algernon Robert Gayscone-Cecil (Inggris) | Penulis, Mantan Penasihat Tuhan Seal, Pendiri dan Presiden Kampanye Perdamaian Internasional |
| 1938 | Office international Nansen pour les réfugiés (Swiss) | Organisasi bantuan internasional dimulai oleh Fridtjof Nansen pada 1921 |
| 1939 | ||
| 1940 | ||
| 1941 | ||
| 1942 | ||
| 1943 | ||
| 1944 | Komite Internasional Palang Merah(Swiss) | |
| 1945 | Cordell Hull(Amerika Serikat) | Mantan Menteri Luar Negeri, Tokoh peserta dalam berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| 1946 | Emily Greene Balch(Amerika Serikat) | Mantan Guru Besar Sejarah dan Sosiologi, Presiden Liga Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan |
| John Raleigh Mott(AS) | Ketua Dewan Missionaris International, Presiden Aliansi Dunia untuk Asosiasi Pemuda Laki-Laki Kristen | |
| 1947 | Friends Service Council (Inggris) | |
| American Friends Service Committee(Amerika Serikat) | ||
| 1948 | ||
| 1949 | Sir John Boyd Orr(Inggris) | Dokter, Politikus, Tokoh organisasi dan Direktur Jenderal Organisasi Pangan dan Pertanian; Presiden, Dewan Perdamaian Nasional dan Perdamaian Dunia Persatuan Organisasi |
| 1950 | Ralph Johnson Bunche (Amerika Serikat) | Profesor Universitas Harvard Cambridge, Direktur Perwalian PBB, Penjabat Pengantara di Palestina pada 1948 |
| 1951 | Léon Jouhaux(Perancis) | Presiden Komite Internasional Dewan Eropa, Wakil Presiden dari Konfederasi Internasional untuk Uni Perdagangan Bebas, Anggota Dewan ILO, Delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| 1952 | Albert Schweitzer(Perancis) | Misionaris ahli bedah, Pendiri Lambaréné (République de Gabon) |
| 1953 | George Catlett Marshall (Amerika Serikat) | Presiden Umum American Red Cross, Mantan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan, Utusan PBB, PenciptaMarshall Plan |
| 1954 | UNHCR | Organisasi Kepercayaan Internasional didirikan pada 1951 oleh PBB |
| 1955 | ||
| 1956 | ||
| 1957 | Lester Bowles Pearson (Kanada) | Mantan Sekretaris Negara untuk Urusan Eksternal Kanada, mantan Presiden ke-7 Sidang Majelis Umum PBB, karena perannya dalam upaya mengakhiri konflik Suez dan memecahkan masalah Timur Tengah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| 1958 | Dominique Pire(Belgia) | Bapa dari Ordo Dominikan, Pemimpin organisasi bantuan bagi para pengungsi" L'Eropa du Coeur Layanan au du Monde |
| 1959 | Philip John Noel-Baker (Inggris) | Anggota Parlemen, seumur hidup pekerja gigih untuk perdamaian internasional dan kerjasama |
| 1960 | Albert John Lutuli(Afrika Selatan) | Presiden Kongres Nasional Afrika, ada di sangat terdepan dalam perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan |
| 1961 | Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld(Swedia) | Sekretaris Jenderal PBB, diberikan untuk memperkuat organisasi |
| 1962 | Linus Carl Pauling(Amerika Serikat) | untuk kampanye melawan uji senjata nuklir |
| 1963 | Komite Internasional Palang Merah | |
| Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Swiss) | ||
| 1964 | Martin Luther King Jr(Amerika Serikat) | Kampanye hak-hak sipil |
| 1965 | UNICEF | Organisasi Internasional |
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | René Cassin(Perancis) | Presiden Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia |
| 1969 | Organisasi Buruh Internasional | |
| 1970 | Norman Ernest Borlaug (Amerika Serikat) | Pusat Peningkatan Jagung dan Gandum Internasional, untuk sumbangannya kepada revolusi hijau "yang sedang mengalami seperti itu berdampak pada produksi pangan khususnya di Asia dan di Amerika Latin |
| 1971 | Willy Brandt(Jerman Barat) | Kanselir Republik Federal Jerman, untuk Jerman Barat Ostpolitik |
| 1972 | ||
| 1973 | Henry Alfred Kissinger (Amerika Serikat) | Untuk perjanjian Paris tahun 1973 dimaksudkan untuk menghasilkan gencatan senjata dalam perang Vietnam dan penarikan pasukan Amerika |
| Lê Ðức Thọ(Vietnam, menolak) | ||
| 1974 | Seán MacBride(Irlandia) | Presiden Biro Perdamaian Internasional, Presiden Komisi Namibia, untuk minat yang kuat pada hak asasi manusia: piloting Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia melalui Dewan Eropa, membantu menemukan dan kemudian memimpin Amnesty International dan melayani sebagai sekretaris jenderal Komisi Internasional ahli fikih |
| Eisaku Satō (佐藤榮作) (Jepang) | Perdana Menteri Jepang, untuk penolakan opsi nuklir untuk Jepang dan upaya rekonsiliasi daerah lebih | |
| 1975 | Andrei Dmitrievich Sakharov (Uni Soviet) | untuk perjuangan hak asasi manusia, untuk perlucutan senjata, dan kerjasama antara semua bangsa |
| 1976 | Betty Williams | Pendiri dari Gerakan Perdamaian Irlandia Utara (kemudian berganti nama Masyarakat Damai Rakyat) |
| Mairead Corrigan(Irlandia Utara) | ||
| 1977 | Amnesti Internasional(London) | melindungi hak-hak asasi manusia untuk tahanan sesuai dengan hati nurani |
| 1978 | Mohamed Anwar al-Sadat (Mesir) | untuk Perjanjian Camp David yang membawa sebuah negosiasi perdamaian antara Mesir dan Israel |
| Menachem Begin(Israel) | ||
| 1979 | Bunda Teresa (India) | Pemimpin Misionaris Charitas |
| 1980 | Adolfo Pérez Esquivel (Argentina) | Pemimpin Hak asasi manusia, non-kekerasan mendirikan organisasi hak asasi manusia untuk melawan junta militer yang memerintah negaranya (Argentina) |
| 1981 | UNHCR | Organsiasi Internasional didirikan tahun 1951 oleh PBB |
| 1982 | Alva Reimer Myrdal(Swedia) | untuk mereka bekerja luar biasa dalam perundingan perlucutan senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka memiliki keduanya memainkan peran penting dan memenangkan pengakuan internasional |
| Alfonso García Robles (Meksiko) | ||
| 1983 | Lech Walesa(Polandia) | Pendiri Solidarność, pegiat hak asasi manusia |
| 1984 | Desmond Mpilo Tutu(Afrika Selatan) | Uskup Johannesburg, mantan Sekretaris Jenderal Dewan Gereja-gereja Afrika Selatan |
| 1985 | International Physicians for the Prevention of Nuclear War(Amerika Serikat) | Untuk berwibawa informasi dan dengan menciptakan kesadaran tentang konsekuensi bencana perang atom. Komite percaya bahwa ini pada gilirannya memberikan kontribusi pada peningkatan tekanan oposisi publik terhadap proliferasi senjata atom dan untuk mendefinisikan kembali prioritas, dengan perhatian yang lebih besar dibayar untuk kesehatan dan isu-isu kemanusiaan lainnya |
| 1986 | Elie Wiesel(Amerika Serikat) | Ketua Presiden Komisi Holocaust |
| 1987 | Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez (Kosta Rika) | untuk karyanya untuk perdamaian di Amerika Tengah, upaya yang menyebabkan kesepakatan ditandatangani di Guatemala pada 7 Agustus tahun ini |
| 1988 | United Nations Peacekeeping Forces | usaha mereka telah membuat kontribusi penting terhadap realisasi dari salah satu prinsip-prinsip dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| 1989 | Dalai Lama XIV(Tibet) | perjuangannya untuk pembebasan Tibet secara konsisten menentang penggunaan kekerasan. Dia telah menganjurkan damai bukan hanya solusi yang didasarkan pada toleransi tetapi juga saling menghormati dalam rangka melestarikan sejarah dan warisan budaya umat-Nya. |
| 1990 | Mikhail Sergeyevich Gorbachev (Uni Soviet) | Presiden Uni Soviet untuk peranan utama dalam proses perdamaian yang saat ini menjadi ciri bagian penting dari masyarakat internasional |
| 1991 | Aung San Suu Kyi(Myanmar) | untuk perjuangan nonkekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar |
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum (Guatemala) | untuk keadilan sosial dan rekonsiliasi etno-kultural yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat |
| 1993 | Nelson Mandela(Afrika Selatan) | pekerjaan mereka untuk penghentian damai rezim apartheid dan untuk meletakkan dasar bagi demokrasi baru Afrika Selatan |
| Frederik Willem de Klerk (Afrika Selatan) | ||
| 1994 | Yasser Arafat(Palestina) | untuk menghormati tindakan politik yang menyerukan keberanian besar di kedua belah pihak, dan yang telah membuka peluang bagi perkembangan baru terhadap persaudaraan di Timur Tengah |
| Shimon Peres(Israel) | ||
| Yitzhak Rabin(Israel) | ||
| 1995 | Joseph Rotblat(Polandia/Inggris) | atas upaya mereka untuk mengurangi peranan yang dimainkan oleh senjata nuklir dalam politik internasional dan, dalam jangka panjang, untuk menghilangkan senjata semacam itu |
| Pugwash Conferences on Science and World Affairs (Kanada) | ||
| 1996 | Carlos Filipe Ximenes Belo | untuk pekerjaan mereka ke arah yang adil dan damai penyelesaian konflik di Timor Timur |
| José Manuel Ramos Horta (Timor Leste) | ||
| 1997 | International Campaign to Ban Landmines | untuk pekerjaan mereka untuk melarang dan pembersihan ranjau darat |
| Jody Williams(Amerika Serikat) | ||
| 1998 | John Hume | atas upaya mereka untuk menemukan solusi damai atas konflik di Irlandia Utara |
| William David Trimble (Amerika Serikat) | ||
| 1999 | Dokter Lintas Batas | dalam pengakuan atas perintis organisasi kemanusiaan bekerja di beberapa benua |
| 2000 | Kim Dae Jung (金大中) (Korea Selatan) | untuk bekerja untuk demokrasi dan hak asasi manusia di Korea Selatan dan di Asia Timur pada umumnya, dan untuk perdamaian dan rekonsiliasi dengan Korea Utara pada khususnya |
| 2001 | PBB | untuk pekerjaan mereka untuk lebih terorganisir dan dunia yang lebih damai |
| Kofi Atta Annan(Ghana) | ||
| 2002 | Jimmy Carter(Amerika Serikat) | karena tak kenal lelah selama puluhan tahun upaya untuk menemukan solusi damai konflik internasional, untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, dan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial |
| 2003 | Shirin Ebadi(شیرین :عبادی), (Iran) | upaya baginya untuk demokrasi dan hak asasi manusia. Dia telah difokuskan terutama pada perjuangan hak-hak perempuan dan anak-anak |
| 2004 | Wangari Muta Maathai (Kenya) | untuk kontribusinya bagi pembangunan berkelanjutan, demokrasi dan perdamaian |
| 2005 | Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) | atas upaya mereka untuk mencegah energi nuklir dari digunakan untuk tujuan militer dan untuk memastikan bahwa energi nuklir untuk tujuan damai digunakan dalam cara yang mungkin paling aman |
| Mohamed ElBaradei(Mesir) | ||
| 2006 | Grameen Bank(Bangladesh) | untuk memajukan ekonomi dan peluang sosial bagi masyarakat miskin, terutama perempuan, melalui kredit mikro perintis pekerjaan |
| Muhammad Yunus(Bangladesh) | ||
| 2007 | IPCC | atas upaya mereka untuk membangun dan menyebarkan pengetahuan yang lebih besar tentang buatan manusia perubahan iklim, dan untuk meletakkan fondasi untuk langkah-langkah yang diperlukan untuk melawan perubahan tersebut |
| Albert Arnold Gore(Amerika Serikat) | ||
| 2008 | Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (Finlandia) | untuk usaha penting, di beberapa benua dan selama lebih dari tiga dekade, untuk menyelesaikan konflik internasional |
| 2009 | Barack Obama(Amerika Serikat) | usaha yang luar biasa untuk memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama antarbangsa |
| 2010 | Liu Xiaobo (China) | untuk perjuangan nonkekerasan untuk demokrasi dan hak asasi manusia di China |
| 2011 | Ellen Johnson Sirleaf (Liberia) | untuk nonkekerasan perjuangan mereka untuk keselamatan perempuan dan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan perdamaian bekerja |
| Leymah Gbowee(Liberia) | ||
| Tawakkul Karman(Yaman) | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)
