Raport Merah korupsi Indonesia 2011 (Pemerintah dinilai Gagal)

Berita mengenai kasus korupsi sering menjadi primadona pemberitaan media massa di tahun 2011. Tertangkapnya koruptor yang sempat lari ke luar negeri menjadi salah satu isu panas dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun, Fraksi PKS DPR menilai pemerintah justru gagal memerangi korupsi di tahun ini.

“Banyak tertangkapnya para koruptor justru menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi,” kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy saat jumpa pers Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS di Jakarta, Rabu (28/12).

Menurutnya, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, Abraham Samad. KPK Jilid III harus membuktikan kinerjanya dengan menuntaskan perkara besar seperti kasus Bank Century. Pemberantasan korupsi oleh KPK juga harus dilakukan secara sinergis dengan berkoordinasi bersama Kejaksaan dan Kepolisian.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru saja menyampaikan hasil audit forensik lanjutan atas kasus Bank Century kepada DPR pekan lalu. Ada 13 temuan baru yang dihasilkan dan dua informasi tambahan. Informasi tambahan yang pertama, aliran dana ke PT Media Nusa Pradana (MNP).

Laporan audit menyebutkan hasil penelusuran BPK atas aliran dana Bank Century, ditemukan fakta selama periode 2006-2009 terdapat aliran dana dari SS dan SL melalui PT IMA dan PT SMS ke PT MNP sebesar Rp100,95 miliar. Namun, BPK belum menemukan hubungan antara aliran dana tersebut dengan kasus Bank Century.

Informasi kedua, adanya transaksi penukaran valas dan hasil penukaran kas valas atas nama HEW dan SKS, nasabah Bank Century. BPK juga menemukan adanya penyetoran tunai oleh SKS yang dilakukan di Bank Century cabang Pondok Indah ke rekening HEW sebesar  Rp453juta, tanggal 30 Juli 2007 Rp368juta dan tanggal 22 November 2007 Rp469juta.

Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam buku catatan mengenai kas valas di Bank Century tidak ditemukan adanya transaksi penukaran kas valas. Namun BPK menyebut belum menemukan sumber dana valas yang ditukarkan dan belum dapat menyimpulkan hubungan transaksi ini dengan kasus Bank Century.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan media, HEW adalah inisial dari Hartanto Edhie Wibowo, politikus Partai Demokrat yang duduk di Komisi VII DPR. Sementara SKS adalah singkatan dari Satya Kumala Sari, istri Hartanto.

Atas temuan itu, Fraksi PKS meminta KPK menindaklanjutinya. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri berkomitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. “Kita mendesak KPK menindaklanjuti hasil audit terutama nama-nama baru dalam dua informasi tambahan itu,” tambah Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul Iman.

Di tempat terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, hingga kini pihaknya belum juga mendapatkan hasil audit forensik Bank Century yang dilakukan BPK. Meski begitu, pihaknya tetap fokus terhadap kasus yang masih dalam tahap penyelidikan itu.

"Masalah Century tetap jadi fokus, kalaupun hasil audit Century BPK sudah ada hasilnya, tapi sampai hari ini secara formal belum disampaikan. Saya belum tahu persis siapa tahu saja hari ini mereka (BPK) sampaikan," tutur Abraham di kantornya, Rabu (28/12).

Dia mengatakan, hasil audit forensik yang dirilis BPK beberapa hari lalu bisa dijadikan bukti awal bagi lembaganya mengusut kasus tersebut. Kendati begitu, pihaknya tetap mengusut kasus dengan cara mencari bukti-bukti yang lain.

Sumber